Bagaimana Cara Menyelesaikan 31 Juta Penduduk Miskin?

Dapet BUKU dari Bapenas, isinya menarik. Indonesia sampai 2010 ini mencatatkan 31 juta penduduk hidup dalam kondisi miskin. Dengan jumlah prosentase 13,33 persen dari populasi ini, apa sebenarnya yang pemerintah lakukan untuk membuat hidupnya lebih baik?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana menjelaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen mengurangi kemiskinan disemua daerah mulai kecamatan sampai desa.

Untuk melaksanakan itu semua, seluruh kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan melalui Tim Nasional yang dikethuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan kementerian teknis terkait, yaitu Menko Kesra, Menko Perekonomian, Menteri Kesehatan, Mendiknas, Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menkerti Koperasi dan UKM serta Kepala Bappenas.

“Ada tiga kebijakan utama yang jadi prioritas nasional untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia,” kata Armida di Jakarta, Rabu 8 Desember 2010.

Tiga kebijakan itu yakni pertama meningkatkan pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin yang menjadi dasar untuk menyediakan lapangan kerja produktif bagi kaum miskin. Pemerintah mentarget pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3-6,8 persen pada 2011-2013.

Kedua, kebijakan afirmasi untuk memberdayakan masyarakat miskin dan memutus siklus kemiskinan. Ada tiga kluster yang diterapkan yakni memperkuat pelayanan dan perlindungan sosial melalui program Jamkesmas, Program keluarga harapan (PKH), dan beasiswa untuk anak rumah tangga miskin. Pemerintah juha memberdayakan masyarakat dengan mendukung percepatan penurunan kemiskinan melalui PNPM Mandiri. Dalam hal ini pemerintah akan meningkatkan dukungan untuk program PNPM mandiri rata-rata sebesar Rp12,1 triliun per tahun dan wilayah cakupannya diperluas mencapai 78 ribu desa. Cara terakhir yakni dengan memperluas fasilitas untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan koperasi melalui peningkatan fasilitas dan kapasitas bisnis para wirausahawan.

“Kami juga terus melanjutkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperluas akses dengan cara menyalirkan dana melalui lembaga keuangan mikro,” kata Armida.

Ketiga, adalah melalui kebijakan untuk peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan kebijakan ini misal dengan instrumen fiskal yang disempurnakan untuk memperbaiki dukungan pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan menyediakan layanan ditingkat masyarakat. Pemerintah juga terus berusaha memperbaiki target program kemiskinan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program bagi kelompok miskin dan hampir miskin. Untuk keperluan targeting yang lebih baik, data rumah tangga sasaran selalu dimutakhirkan setiap tiga tahun sekali.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat data kemiskinan di Indonesia masih cukup besar dan tidak merata. Dari 31,02 juta penduduk yang hidup miskin, sebagian besarnya (55,83 persen) menetap di Pulau Jawa.

Plh Deputi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas Prasetijono Widjojo menyatakan bahwa Pulau Jawa ini menempati peringkat pertama dibanding Pulau Sumatera yang ada di peringkat kedua denga prosentase 21,44 persen. Sementara itu, Bali, dan Nusa Tenggara Timur serta Sulawesi merupakan wilayah dengan peringkat ketiga dan keempat. Masing-masing untuk Sulawesi 7,6 persen, Bali dan Nusa Tenggara 7,1 persen, Kalimantan 3,3 persen, Papua 3,3 persen dan Maluku 1,5 persen.

Bappenas juga mencatat masih terjadi kesenjangan tingkat kemiskinan yang signifikan antar provinsi di Indonesia. Tercatat dari 33 provinsi, ada 17 yang memiliki tingkat kemiskinan dibawah rata-rata nasional. “16 provinsi lainnya sudah memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional,” kata Prasetijono di Jakarta.

provinsi yang masih memiliki tingkat kemiskinan dua kali lipat dari rata-rata nasional (13,33 persen) adalah Papua sebesar 36,80 persen, Papua Barat 34,88 persen dan Maluku sebesar 27,74 persen. Untuk pulau Sumatera, provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional yakni Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung.

Di Pulau Jawa dan Bali, sebanyak tiga provinsi yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur tercatat sebagai provinsi yang tingkat kemiskinanya di atas rata-rata nasional.

Data lain adalah, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan secara signifikan masih lebih tinggi dibanding dengan daerah perkotaan. Tercatat tingkat kemiskinan di daerah per desaan Indonesia mencapai 16,56 persen sedang di perkotaan adalah sebesar 9,87 persen.

Namun demikian, Prasetijono mengatakan bahwa dengan menggunakan garis kemiskinan nasional yang berlaku, tingkat kemiskinan secara umum cenderung terun menurun selama periode 1976-1996. Krisis ekonomi pada 1997/1998 adalah faktor utama yang membuat angka kemiskinan di Indonesia meningkat secara drastis dari angka 22,5 juta penduduk miskin pada 1996, menjadi 49,5 juta pada 1997/1998. Angka ini kini berangsur turun menjadi tinggal 31 juta per Maret 2010.

Satu hal yang masih menjadi sorotan adalah ditemukan indeks kedalaman kemiskinan yang masih ditemukan tinggi dibeberapa daerah, yakni Papua Barat dengan indeks 11,52, Papua 11,51, Maluku 6,94, Gorontalo 6,26, Aceh 4,87, Sulawesi Tengah 4,8, Yogyakarta 4,74 dan Nusa Tenggara Timur 4,47.

Indeks kedalaman kemiskinan adalah indikator yang mengukur kesenjangan pengeluaran rata-rata penduduk miskin terhadap garis kemiskinan nasional.