Kita harus belajar ke negeri orang

Indonesia dinilai sangat lemah dalam mendukung taman sofware ketimbang negara-negara lain di Asia. Faktor penyebabnya antara lain dukungan infrastuktur yang buruk dan tiadanya research and development (R&D). Demikian penjelasan Direktur Kebijakan Software Busines Software Alliance (BSA) Asia Mr Goh Seow Hiong mengutip hasil studi Economist Intelligence Unit (EIU) tentang Perkembangan Industri Software di Asia.

Menurut Mr Goh, meski secara populasi, pasar Indonesia sangat potensial, tapi dengan buruknya kondisi infrastrukturnya membuat Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan India dan Cina yang juga populasi penduduknya juga besar.

Secara umum, hasil studi EIU tentang Perkembangan Industri Software Asia

melaporkan bahwa pembangunan taman software terbukti menarik minat para perusahaan yang bergerak di sektor teknologi dan investasi. Taman ini terbukti efektif sebagai inkubator bagi para pengusaha yang bermain di industri teknologi. Sebab di taman ini mereka mendapat harga sewa yang lebih murah dan bebas pajak. “Taman ini juga menjadi wahana pekerjaan bagi para professional dan lulusan baru di bidang IT,” kata Mr Goh mengutip hasil studi EIU.

EIU mengambil contoh 4 taman software di Malaysia, Cina, Vietnam, dan Taiwan sebagai model studi. Misalnya Cyberjaya di Malaysia yang dibangun 1997 dengan investasi $1 miliar, kini diisi oleh 419 perusahaan, sebuah universitas multimedia, 34.000 pekerja, dan 14.000 orang penghuni. Perkembangan ini menjadikan Malaysia menjadi Negara nomor tiga di dunia yang menjadi lokasi pilihan outsourcing IT di dunia berdasarkan survei AT Kearney pada tahun lalu.

Untuk mendorong perkembangan taman sejenis di Asia, dengan mencontoh Silicon Valley, diperlukan sejumlah kebijakan pendorong antara lain: menciptakan lingkungan yang menarik untuk investasi. Kedua, dukungan sektor telekomunikasi seperti tarif yang murah, ketiga penyediaan sumber daya manusia yang terampil dengan upah yang murah. “Keempat, meningkatkan dukungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (IP). Caranya dengan upaya penegakan hukum atas tindakan pembajakan. Dan terakhir, pemerintah harus berperan netral dalam penggunaan teknologi di masyarakat. Misalnya antara penggunaan open sources dan commercial,” kata Mr Goh.

Selain itu, Goh menyarankan lokasi taman software sebaiknya dekat dengan pusat kota, dan bukan jauh dari pusat kota. Hal ini lebih mudah dan efisien untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Contohnya di Beijing, Cina, di sana taman softwarenya berada di tengah kota.

Selain melaporkan hasil studi EIU, Mr Goh juga melaporkan hasil studi INSEAD, international business scholl, tentang Kebijakan Inovasi di Asia. Kedua studi ini disponsori oleh BSA dan dilakukan pada 2007.

Menurut studi tersebut, pemerintah tak perlu lagi mengambil peran sebagai regulator terhadap industri inovasi dan teknologi (IT) di Asia. Dukungan pemerintah justru sangat penting agar industri ini bisa berkembang ke arah lebih baik di kawasan Asia.

“Pemerintah sebaiknya tak hanya menggunakan produknya, tapi juga mendorong inovasi teknologi di industri ini. Selain itu pemerintah harus berperan netral terhadap produk software yang digunakan di masyarakat, seperti antara open sources dan commercial. Biarkan masyarakat yang menentukan sendiri” kata Mr Goh Seow Hiong.

Kata dia, yang diperlukan bagi industri ini, dorongan pemerintah agar tercipta kontinuitas inovasi di industri IT. Caranya, antara lain dengan memberikan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP), mendorong kegiatan research and development (R&D) perusahaan teknologi, dan merangsang terjadinya iklim kompetisi di industri ini. “Pemerintah harus menjadi fasilitator guna mendorong timbulnya kegiatan inovasi di industri ini. Pemerintah juga harus tahu kapan melindungi dan kapan melepas industri ini ke pasar. Seperti di India, pemerintahnya masih memproteksi industri hardware, tapi tidak dengan industri software-nya karena dinilai sudah mampu berkompetisi.”

Pemerintah juga sebaiknya bertindak seperti wasit sehingga tak terlibat terlalu detail. Yang terpenting pemerintah mendorong terjadinya pertumbuhan di setiap pemain di industri ini. “Jadi pemerintah membantu semua perusahaan, bukan hanya satu atau dua perusahaan. Insentif tentu diperlukan, tapi yang bersifat bisa dinikmati seluruh perusahaan.”